BAHWA UNTUK PENYESUAIAN PENGATURAN PENGGUNAAN PRODUK/JASA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL SERTA KOPERASI, DAN PENGATURAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI APBN/APBD DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PENYESUAIAN KETENTUAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA, PERLU MENETAPKAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH; DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAHPASAL 4 AYAT (1) UUD TAHUN 1945, UU 1 TAHUN 2004 (LN TAHUN 2004 NOMOR 5, TLN NOMOR 4355), UU 30 TAHUN 2014 (LN 292 TAHUN 2014, TLN 5601), UU 11 TAHUN 2020 (LN 245 TAHUN 2020, TLN 6573), PERPRES 16 TAHUN 2018 (LN 33 TAHUN 2018). RUANG LINGKUP PEMBERLAKUAN PERATURAN PRESIDEN INI MELIPUTI:A. PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN BELANJA DARI APBN/APBD;B. PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN BELANJA DARI APBN/APBD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A, TERMASUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI PINJAMAN DALAM NEGERI DAN/ATAU HIBAH DALAM NEGERI YANG DITERIMA OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH; DAN/ATAUC. PENGADAAN BARANG/JASA YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN BELANJA DARI APBN/APBD SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A TERMASUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIBIAYAI DARI PINJAMAN LUAR NEGERI ATAU HIBAH LUAR NEGERI.PENGADAAN BARANG/JASA BERTUJUAN UNTUK:A. MENGHASILKAN BARANG/JASA YANG TEPAT DARI SETIAP UANG YANG DIBELANJAKAN, DIUKUR DARI ASPEK KUALITAS, JUMLAH, WAKTU, BIAYA, LOKASI, DAN PENYEDIA;B. MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI;C. MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH;D. MENINGKATKAN PERAN PELAKU USAHA NASIONAL;E. MENDUKUNG PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PEMANFAATAN BARANG/JASA HASIL PENELITIAN;F. MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN INDUSTRI KREATIF;G. MENDORONG PEMERATAAN EKONOMI; DANH. MENDORONG PENGADAAN BERKELANJUTAN.PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA TERDIRI ATAS: PA, KPA, PPK, PEJABAT PENGADAAN, POKJA PEMILIHAN, AGEN PENGADAAN, PENYELENGGARA SWAKELOLA, DAN PENYEDIA.CATATAN: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 FEBRUARI 2021. PADA SAAT PERATURAN PRESIDEN INI MULAI BERLAKU, KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI UNTUK PERSONEL LAINNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 74A AYAT (6) DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 31 DESEMBER 2023. PADA SAAT PERATURAN PRESIDEN INI MULAI BERLAKU, FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK YANG DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA TERPISAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 75 AYAT (4) BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023. PADA SAAT PERATURAN PRESIDEN INI MULAI BERLAKU, PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI/PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI TETAP DILAKSANAKAN SESUAI: A. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DAN PERATURAN PELAKSANA; DANB. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA DAN PERATURAN PELAKSANA, SAMPAI DITERBITKANNYA PERATURAN KEPALA LEMBAGA MENGENAI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI/PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI/PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI.
2021
- NO.12, JDIH LKPP PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH