BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 40 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN KELEMBAGAAN, PERLU DILAKUKAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; BAHWA PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A, TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR: B/1077/M.KT.01/2022 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022; DASAR HUKUM PERATURAN INI ADALAH: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LN 144 TAHUN 2022); PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LN 33 TAHUN 2018) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LN 63 TAHUN 2021). PERATURAN LEMBAGA INI MENGATUR: LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT LKPP ADALAH LEMBAGA PEMERINTAH YANG BERADA DI BAWAH DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. ADAPUN LKPP DIPIMPIN OLEH KEPALA. LKPP MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, LKPP MENYELENGGARAKAN FUNGSI:PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN STRATEGI SERTA PENENTUAN KEBIJAKAN DAN STANDAR PROSEDUR DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERMASUK PENGADAAN BADAN USAHA DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA; PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN STRATEGI SERTA PENENTUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN STRATEGI SERTA PENENTUAN KEBIJAKAN DI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA DIGITAL; PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS, ADVOKASI, DAN PENDAPAT HUKUM; PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH; PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LKPP; DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS LKPP. SUSUNAN ORGANISASI LKPP TERDIRI ATAS: KEPALA; SEKRETARIAT UTAMA; DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN; DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL; DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA; DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH; INSPEKTORAT; PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA; DAN PUSAT DATA DAN INFORMASI. CATATAN: PERATURAN BERLAKU SEJAK 30 JANUARI 2023. PADA SAAT PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU: JABATAN DAN PEJABAT YANG MEMANGKU JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 77), TETAP MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SAMPAI DENGAN ADANYA PENYESUAIAN BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA INI. SELURUH PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 77), DINYATAKAN MASIH TETAP BERLAKU SEPANJANG BELUM DIUBAH DAN DIGANTI BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA INI. LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA, DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERATURAN INI. PERATURAN LEMBAGA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN. LAMPIRAN 9 HALAMAN.
2023
PERLEM NO.2, JDIH LKPP ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH