Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP946
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV69
Keputusan Inspektur2
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)99
Perjanjian Kerja Sama60
Konsolidasi1

Inventarisasi Produk Hukum

2024 92
2023 114
2022 264
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

LKPP Percepat Penyusunanan Naskah Akademik RUU Pengadaan Barang/Jasa

Kamis, 22 Desember 2022 | 15:08


Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali mengadakan Focus Group Discussion Pemantapan Naskah dan Muatan Materi dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik pada Selasa (20/12). Hal ini dilakukan guna mendalami muatan materi dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik.
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan, serta turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat, sehingga secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional.
Dengan adanya kolaboratif peningkatan belanja pengadaan barang/jasa publik, akan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan PDB Indonesia. Cita-cita ini dapat dicapai dengan membentuk Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik.

Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya melalui Katalog Elektronik merupakan arah kebijakan pemerintah ke depan.

“Semangatnya semua itu asasnya, normanya, dan aturannya itu satu, bahwa kita menggunakan aturan Pengadaan Barang/Jasa yang kebijakannya LKPP susun. Waktu kita tidak lama, segala sesuatu kita memang inginnya sempurna tapi tentunya kita harus berfikir dengan hal-hal yang benar-benar prioritas yang harus kita masukan dalam RUU ini. Kemudian yang lainnya dapat kita delegasikan kepada peraturan-peraturan turunan lainnya,” Jelas Sarah.

Urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Publik ini yaitu: Pertama, Transformasi Digital. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data; Kedua, Satu Pasar Nasional. Menciptakan pasar Nasional (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Hukum Publik) yang efisien dan efektif; Ketiga, Transparansi dan Efektivitas. Memastikan peningkatan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah melalui tata kelola yang baik; Keempat, Industrialisasi. Belanja Pemerintah untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri; Kelima, Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Belanja Pemerintah mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan Keenam, Continuity. Pergeseran dari otomatisasi menjadi Digitalitasi, perlu dijamin keberlanjutan pengembangannya (continuous improvement).

Dalam hal penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang, perlu dilakukan pembahasan secara intensif antara LKPP, praktisi/ahli dan stakeholder terkait. Maka dari itu, saat ini pembahasan dilakukan secara paralel dengan pembagian kluster yakni kluster UMK-Koperasi, PDN, Transformasi Digital, Pembinaan dan Umum. Hasil diskusi masing-masing kluster akan menjadi materi muatan dalam Naskah Akademik. (nit)