Kategori Produk Hukum

Inventarisasi Produk Hukum

Pemkot Samarinda Dukung Pengembangan e-Katalog Daerah, Agus Prabowo: Suatu Riak Kecil dalam Gelombang Besar

Kamis, 01 Februari 2018 | 14:14

Pemerintah Kota Samarinda serius menggarap e-katalog daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja dan transparansi sektor pengadaan di wilayahnya. Komitmen ini pun ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang pembentukan katalog elektronik daerah Kota Samarinda antara Kepala LKPP Agus Prabowo dan Walikota Samarinda Syaharie Ja’ang, Jumat (22/12), di Kota Samarinda.

Agus Prabowo mengungkapkan bahwa implementasi e-katalog sebenarnya telah menggiring proses bisnis pengadaan ke arah mekanisme pasar. Dengan menerapkan mekanisme pasar ini, proses pengadaan tidak perlu lagi bergantung pada praktik-praktik lelang yang berkecenderungan inefisiensi. Lalu apa dampak positifnya?

Menurutnya, proses pengadaan melalui e-katalog memudahkan seluruh instansi pemerintah untuk mengeksekusi paket-paket pengadaan karena proses yang lebih sederhana.

”Barang atau jasa yang sudah ada di pasar tidak usah dilelang lagi. Mengapa tidak perlu dilelang? Dua kali kerjaan, makan waktu, makan tenaga, makan biaya, makan urat saraf (berpotensi timbulnya permasalahan hukum-red). ’Kan esensinya di situ,” tutur Agus.

Per Desember 2017, jumlah produk yang tayang di e-katalog tercatat telah mencapai lebih dari 90 ribu produk. Meski demikian, LKPP pun masih terus memproses usulan katalogisasi produk. Bahkan, dewasa ini e-katalog telah dikembangkan dengan pembagian tiga jenis komoditas, yaitu e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog daerah.

”Jadi, yang akan saya tanda tangani bersama Pak Wali ini mungkin ibaratnya adalah suatu riak kecil dalam gelombang besar,” ujar Agus.

Diakui Agus, pekerjaan membangun e-katalog –sebagai salah satu basis platform pengadaan ke depan—tidak dapat dikerjakan sepenuhnya oleh LKPP. Untuk itu, pendelegasian kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pun diyakini menjadi sangat penting.

“Nah, tadinya kewenangan membangun e-katalog itu memang hanya di LKPP, tapi republik ini terlalu luas untuk di-handle LKPP saja. Oleh karena itu, (e-katalog) perlu didelegasikan,” tutur Agus.

“Apa yang akan dibangun? Yang akan dibangun adalah e-marketplace. Jadi mari kita bayangkan kalau e-katalog daerah itu sudah jadi dan semua sudah tayang secara nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Syaharie Ja’ang pun melihat implementasi katalog daerah di Kota Samarinda berpotensi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan lelang. Bahkan, ia berharap penerapan e-katalog daerah ini mampu mewujudkan efisiensi belanja pemerintah.

”Kalau biasa dikerjakan dengan angka yang lebih efisien, kenapa tidak sehingga anggaran bisa kita gunakan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Namun, Syaharie tetap berharap pelaksanaan program katalogisasi di daerahnya dapat terus didampingi dan diawasi. Hal ini untuk menghindari penyelewengan, terutama mark up, yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai rintisan awal kegiatan katalogisasi, Pemkot Samarinda pun berencana memproses produk peralatan kebersihan dan jasa advertorial untuk dimasukkan ke dalam e-katalog daerah. Agus pun sangat mendukung kegiatan pengembangan katalogisasi di Kota Samarinda ini. Bahkan, ke depan Pemkot Samarinda juga dapat memasukkan produk (usaha kecil menengah) UKM dan (industri kecil menengah) IKM yang memenuhi kriteria untuk dipasarkan melalui e-katalog.

“Silakan ditambah item-nya. Kalau (katalogisasi) ini makin banyak, Kota Samarinda ini makin banyak menjual barang-barangnya dan yang beli bisa siapa saja. Ini yang akan menjawab kita menuju e-marketplace nasional. Kira-kira gelombang besarnya seperti itu,” pungkasnya. (eng)

sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5020