Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP946
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV69
Keputusan Inspektur2
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)99
Perjanjian Kerja Sama60
Konsolidasi1

Inventarisasi Produk Hukum

2024 92
2023 114
2022 264
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

LKPP Gelar Focus Group Discussion Sempurnakan Naskah Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik

Jumat, 31 Maret 2023 | 14:05


Jakarta -  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Substansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) pada Kamis (30/3). Kegiatan ini merupakan pembahasan ke-10 setelah pada Selasa (28/3) dilaksanakan kegiatan Pembahasan RUU PBJ Publik yang juga melibatkan Tim Panitia Antar Kementerian, Tim Non Panitia Antar Kementerian, dan Pakar serta Praktisi.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Emin Adhy Muhaemin selaku pemimpin acara FGD ini menyampaikan pembahasan Naskah Akademik RUU PBJ Publik telah memasuki tahapan terkait kebutuhan akan data dan transaksi pengadaan.

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Pasar Digital LKPP Yulianto Prihhandoyo  mengungkapkan klausul integrasi pada data pengadaan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. “Prinsipnya ini bagian dari bagaimana kita bisa mendapatkan big data untuk menjadikannya sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam berbagai hal,” kata Yulianto.

LKPP berharap melalui diskusi penyempurnaan Naskah Akademik RUU PBJ Publik, LKPP akan memperoleh masukan-masukan, materi muatan, serta pokok pikiran yang bermanfaat untuk kemudian diakomodir ke dalam Naskah Akademik sehingga dapat menghasilkan Naskah Akademik RUU PBJ Publik untuk meningkatkan pelayanan publik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung transparansi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, LKPP juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut memberikan aspirasi dalam RUU PBJ Publik ini. Pendapat dan masukan dapat disampaikan melalui https://bit.ly/Masukan-RUU-PBJ. (niel)