Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP946
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV69
Keputusan Inspektur2
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)99
Perjanjian Kerja Sama60
Konsolidasi1

Inventarisasi Produk Hukum

2024 92
2023 114
2022 264
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

Wujudkan Transformasi Pengadaan Digital, Kepala LKPP Reorganisasi LKPP

Rabu, 22 Februari 2023 | 9:54


Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi resmi melantik 5 Tejabat Tinggi Pratama, 3 Pejabat Administrator, 2 Pejabat Pengawas dan 4 pejabat Fungsional di Lingkungan LKPP pada Kamis (16/2). Dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta seluruh staf LKPP secara luring maupun daring, pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan organisasi di Lingkungan LKPP, dalam mewujudkan transformasi digital pengadaan.

Dalam amanatnya, Hendi (sapaan akrab Kepala LKPP) mengingatkan perubahan organisasi yang berupa perubahan nomenklatur yang dilakukan saat ini, dilakukan LKPP agar dapat lebih tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

“Seperti perubahan nama menjadi Direktur Pasar Digital Pengadaan (Dari Direktur Pengembangan Sistem Katalog), yang sebelumnya hanya mengurusi sistem, kali ini sudah ada segmentasi pasar yang harus dipikirkan,“ Kata Hendi.

Hendi juga menjelaskan, bahwa tugas Direktur Pasar Digital Pengadaan perlu memikirkan bagaimana produk usaha mikro kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), tidak hanya sekedar tayang di Katalog Elektronik, namun bisa laku dibeli oleh Pemerintah. Hendi berharap untuk seluruh pegawai yang dilantik, agar dapat selalu memegang prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

"Jika suatu hari ada tamu dari Papua dimana untuk ke LKPP membutuhkan waktu yang panjang untuk berkonsultasi namun disaat bersamaan dipanggil atasan untuk menghadiri rapat, maka pegawai yang cerdas adalah berani meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan untuk menemui tamu dari jauh," kata Hendi. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa LKPP selalu berusaha untuk memberikan layanan professional dan terbuka kepada stakeholdernya.

Lebih lanjut Hendi mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hadir, untuk berkerja dengan ikhlas, menurutnya selain berkerja untuk bangsa Indonesia, setiap pegawai merupakan pahlawan keluarga. Oleh karena itu jika kerja dilakukan dengan rasa ikhlas, maka kerja keras yang dilakukan tidak hanya dibalas dengan materi, namun pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. (gun)

Adapun berkenaan dengan perubahan strukutur organisasi ini diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dokumen tersebut telah tersedia pada situs web JDIH LKPP.