Kategori Produk Hukum

Peraturan Presiden12
Terjemahan Resmi Peraturan Presiden2
Instruksi Presiden1
Peraturan Lembaga77
Peraturan Kepala LKPP103
Terjemahan Resmi Peraturan LKPP2
Keputusan Kepala LKPP946
Keputusan Sekretaris Utama213
Keputusan Deputi I25
Keputusan Deputi II321
Keputusan Deputi III178
Keputusan Deputi IV69
Keputusan Inspektur2
Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ14
Keputusan Kepala Pusdatin1
Surat Edaran Bersama4
Surat Edaran Kepala LKPP89
Surat Edaran Deputi2
Surat Edaran Deputi II6
Surat Edaran Deputi III8
Surat Edaran Sekretaris Utama39
Nota Kesepahaman (MoU)99
Perjanjian Kerja Sama60
Konsolidasi1

Inventarisasi Produk Hukum

2024 92
2023 114
2022 264
2021 158
2020 276
2019 174
2018 234
2017 133
2016 286
2015 272
2014 173
2013 53
2012 18
2011 17
2010 8
2008 1
2007 1

LKPP Dampingi Jabar Susun Dokumen Pengadaan TPA Legok Nangka

Selasa, 13 Februari 2018 | 16:05


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan kerja sama  melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional Legok Nangka, Kamis (23/12), di kantor LKPP.

Nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala LKPP Agus Prabowo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini akan mengikat komitmen kedua belah pihak dalam menyukseskan proyek tersebut.

TPPAS Regional Legok Nangka disiapkan Jawa Barat sebagai pengganti TPPAS Regional Sementara Sarimukti. TPPAS Regional Legok Nangka ini akan melayani pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Untuk mewujudkan sarana pengelolaan sampah TPPAS Legok Nangka, kebutuhan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp2 triliun. TPPAS Legok Nangka ini direncanakan  dapat mengolah minimal 1.500 ton sampah setiap harinya dan mampu menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengaku  sangat berhati-hati dengan pelaksanaan proyek KPBU ini. “Jadi, urusan KPBU ini memang tidak mudah. Dari awalnya, ini rintisan yang tidak mudah,” ujarnya. Sebab, lanjut Agus, pelaksanaan KPBU memiliki tingkat kesulitan yang berlapis-lapis, yang meliputi  persoalan regulasi, kelembagaan,  pembebasan tanah, masa jabatan kepala daerah, hingga persoalan teknis lainnya.

Agus menilai proses pengadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit. Selain memiliki skala proyek yang lebih besar, pengadaan TPPAS Regional Legok Nangka memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar karena merupakan proyek bisnis nonprofit (non-profit oriented business).

“Selain paling besar—dari segi bisnis—juga paling tidak menguntungkan karena bisnis mengolah sampah itu bukan profit oriented business, tapi kita harus melangkah,” ujar Agus.

Oleh sebab itu, Agus mencanangkan strategi di lingkup internal melalui tiga misi, yaitu mempercepat, mempermudah, dan menjaga akuntabilitas. Di sisi lain, Agus juga berharap Pemprov Jabar dapat bekerja keras dan berkomitmen dalam menyiapkan kebutuhan demi kelancaran jalannya proyek kerja sama ini, meliputi pengadaan tanah, kelembagaan dan personilnya, serta penyediaan data, informasi, dan dokumen pendukung.

“Tanah ini mesti secure banget  karena hampir semua kegagalan proyek KPBU itu (disebabkan) tanahnya tidak secure. Yang kedua, kelembagaan, termasuk personil-personil,” tegasnya.

Aher menyatakan kendala pelaksanaan proyek Pemprov Jawa Barat seringkali terkait dengan komitmen investor dalam menanamkan modalnya.  Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak karena pemenang tender yang tidak memiliki modal cukup.

”Mudah-mudahan hari ini adalah awal yang baik untuk mengurai sejumlah kerumitan yang sering tejadi ketika ada proyek-proyek besar seperti (proyek) persampahan,” ujar Aher.

Aher menyebut, ada beberapa contoh proyek besar di Jawa Barat yang tertunda untuk direalisasi, salah satunya proyek pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi. Proyek pembangunan infrastruktur ini telah diinisiasi sejak 1997, namun hingga sekarang jalan tol yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi ini belum juga selesai.

Ia berharap dengan kerja sama ini, Jawa Barat sebentar lagi akan memiliki tempat pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan.

“Adalah sebuah cita-cita yang sudah lama kita inginkan untuk terwujud, yaitu adanya tempat pemrosesan sampah yang terpadu, yang ramah lingkungan, yang modern, dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan,”

“Mudah-mudahan dengan konsultasi seperti ini, kita semenjak awal terkawal sejak awal sesuai dengan aturan perundang-undangan, terkawal secara teknis, dan terkawal juga dari sisi kejelasan investasi,” katanya.

Kerja sama dengan LKPP dalam hal penyusunan dokumen pengadaan badan usaha KPBU untuk Proyek TPPAS Regional Legok Nangka diharapkan dapat memuluskan proyek infrastruktur berbasis KPBU di Jawa Barat.  (eng/fan)

sumber:http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4489